Bidikdotcom. Bantuan langsung tunai (BLT) atas dampak Corona Virus Desease (Covid-19) mulai dikucurkan oleh seluruh Kepala Kepala Daerah masing-masing secara nasional yang di pangkas dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020. ini sejalan dengan disampaikan Presiden Joko Widodo untuk meringankan beban masyarakat disaat harus menjalankan kebijakan Pemerintah lewat pembatasan-pembatasan aktivitas.
BLT bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dapat menaikan taraf hidupnya ditengah pandemi virus corona sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut dapat mengurangi gesekan negatif ditengah masyarakat sehubungan dengan Bansos yang masih menghadapi persoalan klasik dari penyaluran dan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga : PSBB Di Abaikan Tim Medis Berguguran Rasa Kemanusian Mulai Hilangkah?
Anggaran Dana Desa dipotong sebesar 50% dari total anggaran keseluruhan untuk menanggulangi bencana non alam Covid-19 dimana telah menyebar diseluruh Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. namun namanya bantuan apalagi tentang pemberian tunai secara langsung pasti ada saja dapat menyulut emosi seseorang ataupun secara umum masyarakat tertentu.
Seperti yang terjadi di Provinsi Jambi pada 19/5/2020 tepatnya di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap akibat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap tidak adil oleh warga maka Kantor Desa pun menjadi sasaran amukan warga hingga akhirnya kantor tersebut dibakar.
Dilansir dari Jambinews atas insiden terjadi diawali dari ketidak puasan masyarakat terhadap penyaluran BLT di Desa Air Batu sehingga menyulut kemarahan warga.
Menurut pengakuan seorang warga desa sebetulnya tidak akan terjadi pembakaran hanya karena emosi warga yang tidak terbendung lagi maka terjadilah hal diluar kendali. sebelumnya warga yang tidak puas dengan penyaluran BLT tersebut telah melakukan pengrusakan pada hari sebelumnya pada Senin 18/5/2020 namun atas negosiasi dengan Perangkat Desa akhirnya diputuskan akan dilakukan rapat bersama pada 19/5/2020 di Kantor Desa.
Warga pun datang pada Selasa malam 19/5/2020 tetapi setelah menunggu berjam-jam tidak ada satu pun perwakilan dari Perangkat Desa yang datang ahirnya emosi warga tidak terkendali. maka terjadilah pembakaran kantor desa yang dijadikan Posko penanganan Covid-19.
Carut marut mengenai data yang amburadul adalah hal klasik yang sering menjadi alasan para pemangku kepentingan seperti yang terjadi di Desa Air Batu ini. dari data dimiliki oleh Perangkat Desa banyak warga membutuhkan tidak masuk dalam data malah sebaliknya warga mampu itulah yang terdata sehingga memicu kemarahan warga desa.
Bukan hanya di Jambi dari laporan yang kami dapatkan pada group daring sosmed bahwa hampir diseluruh Kabupaten/Kota terjadi persoalan mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai ini walaupun insiden terjadi di Desa Air Batu ini baru pertama kalinya di Indonesia.
Menjadi pertanyaan kenapa pendataan menjadi alasan Pemerintah Daerah padahal Badan Pusat Statistik maupun Dinas Sosial masing-masing daerah memiliki data setiap periode diupdate. belum lagi dari RW/RT hingga ke tingkat Kelurahan bahkan Kecamatan memiliki data perkembangan dan latar belakang warganya.
Jadi bisa disimpulkan ada Perangkat Desa yang nakal untuk bermain-main dengan anggaran Desa khusus penanganan darurat Covid-19 sebab jika didesanya banyak yang membutuhkan mereka pun sebagai Perangkat Desa mempunyai hak untuk melakukan kroscek warga mana yang membutuhkan dan mana masih bisa bertahan ditengah pandemi.
Warga masyarakat juga bisa mengontrol nama-nama penerima apakah memiliki hubungan erat keluarga ataukah tidak atau hal-hal lain. sebab banyak pengalaman terjadi Perangkat Desa sering mementingkan anggota keluarganya ketimbang melihat skala prioritas dari kebutuhan didalam desanya. sehingga tidak akan terjadi masalah.
Sikap transparansi Perangkat Desa pun harus ditunjukan sejujur-jujurnya dengan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat desanya bahwa anggaran sekian dan cara penyalurannya seperti ini dan itu selanjutnya dibuat papan pengumuman total anggaran yang dipakai ditempel didepan Kantor Desa atau disalasatu lokasi umum yang bisa dibaca oleh warga desa.
Baca Juga : Sulut Buka Rencana PSBB, Siapkah Masyarakatnya?
Dengan demikian tingkat gesekan terjadi ditengah masyarakat akan berkurang sebab jika kepercayaan sudah terbangun dalam penggunaan anggaran maka saling curiga dan menuduh sedikit saja ruangnya kalaupun itu terjadi kemungkinan sifatnya hanya mengingatkan dan meluruskan saja. Tetapi jika perilaku seperti dijelaskan diatas sering diterapkan terhadap penggunaan anggaran Desa maka kemungkinan besar terjadi gesekan bahkan diluar dugaan seperti pembakaran kantor desa.