Bidikdotcom Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2019 pada 7/9/2020 di warnai dengan keluarnya 4 fraksi dari Partai Golkar, PSI, Nasdem dan PAN.
Keluarnya ke empat fraksi tersebut di karenakan pertanggung jawaban dari Gubernur Anies Baswedan tidak sesuai dengan fungsi pengawasan yang mereka miliki saat ini. dan hal kedua adalah bahan pertimbangan tertulis dari pertanggung jawaban tersebut tidak diberikan oleh Gubernur.
Baca Juga : Mendagri Tito Karnavian Tegur Walikota Dan Wakil Walikota Bitung Abaikan Protokol Kesehatan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari awal telah ngotot dan meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk membagikan kepada paripurna DPRD DKI pertanggung jawabab tertulisnya sehubungan dengan pemakaian anggaran tahun 2019.
Namun sampai sidang paripurna berjalan apa yang di inginkan oleh pihak dari fraksi PSI di DPRD DKI tidak kunjung di terima. PSI tidak menyetujui pengesahan pelaporan penganggaran Pemerintah Provinsi DKI di lakukan secara formalitas tanpa ada catatan korektif dari peserta paripurna.
Salah satu anggota fraksi dari Partai Solidaritas (PSI) Anthony Winza akhirnya angkat bicara mengenai walk outnya mereka dari paripurna pada hari Senin 7/9/2020 yang lalu sebab telah menjadi viral di Sosial Media dan menjadi pertanyaan publik ada apa sebenarnya yang terjadi saat pelaporan pertanggung jawaban Gubernur Anies Baswedan.
Ada beberapa poin penting yang dapat di catat dari ungkapan Anthony Winza pada unggahannya dalam sebuah video singkat di Twitter atas ketidak setujuan mereka dengan laporan yang diberikan Gubernur Anies Baswedan.
Pertama
Pihak PSI telah bersurat sejak tanggal 15 April 2020 kepada Pemerintah Provinsi DKI lewat BPKD data tentang realisasi APBD 2019 PSI meminta laporan format tertulis dalam bentuk microsoft exel namun sampai paripurna tidak di terima oleh pihak PSI.
Bahkan menurut Winza dan kawan-kawan telah mengfollowupnya dengan Komisi C bahkan saat rapat bersama dengan BPKD mereka juga mengkonfirmasi permintaan laporan mereka namun menurut BPKD hal tersebut masih sementara di koordinasi.
Kedua
PSI tidak menerima serta menolak laporan pertanggung jawaban anggaran dari Gubernur Anies secara lisan tanpa ada laporan tertulis secara detail. menurut Winza tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengawal uang rakyat tidak bisa di kerdilkan dan menurutnya itulah komitmen mereka.
Pemerintah (DKI Jakarta) meminta persetujuan secara lisan dalam pertanggung jawabannya kepada DPRD DKI sudah cukup untuk pengesahannya namun ditolak secara mentah oleh PSI.
Winza pun menyampaikan di minta persetujuan secara lisan mikropon tidak diberikan tertulis laporan tidak di berikan mereka tidak mau menjadi saksi bisu di dalam gedung DPRD untuk menyetujui sesuatu formalitas dari Pemerintah Provinsi DKI itulah sebabnya mereka memilih keluar dari sidang paripurna tersebut ketimbang menerima persetujuan pelaporan tersebut.
Baca Juga : 75 Tahun Kemerdekaan Jaringan Internet Di Pulau Lembeh Memiluhkan
Meski demikian Fraksi yang tersisa dalam paripurna tersebut tetap menyetujui pemaparan pelaporan pertanggung jawaban pemakaian anggaran 2019 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara formalitas tanpa ada catatan tertulis untuk mengoreksinya.