Bidikdotcom – News Polemik kepemimpinan ditubuh Partai Demokrat memasuki babak baru usai pemecatan beberapa tokoh politik yang dianggap berseberangan dengan AHY.
Nama-nama kader partai yang dianggap membelot seperti Marzuki Ali, Jhony Allen Marbun dan Hengki Luntungan dianggap Ketua Umum Agus Harimurti Yudoyono tidak layak ada di parta bentukan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY).
Kisruh pemecatan tersebut yang dianggap tidak pantas dilakukan AHY menuai protes dan sebagai keputusan yang tidak mendasar.
Salah seorang pendiri partai Jhony Allen mengatakan bahwa AHY saat ini sudah berada di puncak gunung tetapi tidak pernah mendaki ungkapnya dalam videonya di instagram.
Buntut dari keputusan Ketua Umum AHY melakukan pemecatan tersebut, terjadilah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Deli Serdang Sumatera Utara pada 4-6 Maret 2021.
KLB ini akan dihadiri oleh 368 perwakilan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar diseluruh Indonesia dan sekitar 1500 peserta, kata Hengki Luntungan salah satu kader yang di pecat AHY. (sumber:tirto.id).
Dari pelaksanaan kongres ini ada beberapa nama yang muncul untuk menjadi calon pemimpin Partai Demokrat versi KLB seperti Moeldoko dan Marzuki Ali.
Tetapi dari situs resmi Partai Demokrat menganggap bahwa KLB di Deli Serdang itu adalah kegiatan ilegal. DPD dan DPC se Sumatera Utara menolak KLB bentukan orang-orang yang membelot.
Pemilik akun twitter Membiru @hendriteja menulis dalam cuitannya,
Jadi, siapa yang kan hadir? Para hantus berkaus kak Moel? menyinggung nama Moeldoko.
Sementara itu pihak yang menganggap sebagai organisasi legal dalam hal ini Partai Demokrat pimpinan AHY menyatakan bahwa setiap kegiatan institusi Partai harus diatur serta disetujui oleh SBY.
Namun dilain pihak mereka yang dianggap berseberangan, mengatakan bahwa SBY juga sebagi hasil dari KLB saat nama Anas Urbaningrum hampir memimpin partai berwarna biru itu, dan akhirnya SBY yang menjadi Ketua Umum.
Menjadi perhatian para pengamat politik serta masyarakat umum, bahwa kekisruhan dalam tubuh Partai Demokrat yang berunjuk pada pelaksanaan KLB di Sumatera Utara, tidak mengabaikan perotokol kesehatan apalagi menghadirkan banyak orang ditengah pandemi karena bertentangan dengan hukum.
Sebab jika benar itu dilaksanakan sebagaimana jumlah keanggotaan KLB disebut tadi maka bisa saja KLB Deli Serdang akan menciptakan klaster baru dari wabah penyakit berbahaya.
Dari pemberitaan kompas.com hari ini 5/3/ bahwa bentukan KLB berseberangan dengan Partai Demokrat pimpinan AHY tidak diberi izin oleh POLRI.
Demikian juga dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta KLB Partai Demokrat di Sibolangit segera dibubarkan.
Deny/bdc